VIVAnews - Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad melontarkan gagasan unik untuk mengatasi krisis kependudukan di Iran. Demi mendongkrak populasi, Ahmadinejad menyarankan agar para gadis jangan menunda-nunda untuk menikah, kalau bisa di usia 16 tahun sudah berstatus nyonya agar segera punya keturunan.
“Kita harus menerapkan usia menikah untuk lelaki adalah 20 tahun dan untuk wanita adalah 16 atau 17 tahun,” ujar Ahmadinejad seperti dilansir harian pemerintah, Jam-e Jam, yang kemudian dikutip kantor berita Associated Press, Minggu 21 November 2010.
Saran itu juga merupakan bentuk penentangan Ahmadinejad atas program Keluarga Berencana (KB), yang telah diterapkan di Iran sejak dekade 1990an. Program KB telah menurunkan angka populasi penduduk Iran.
Bagi Ahmadinejad, KB merupakan program impor dari Barat yang merugikan Iran. “Umur pernikahan untuk lelaki kini telah mencapai 26 tahun dan wanita 24 tahun. Hal ini sangat tidak beralasan,” ujar Ahmadinejad.
Saat ini populasi Iran sebanyak 75 juta orang dan sepertiga dari mereka masuk dalam kelompok usia 15-30 tahun. Sejak memerintah tahun 2005, Ahmadinejad berusaha untuk meningkatkan angka populasi di Iran.
Pada Juli lalu, dia mengesahkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan angka populasi pendudukan, dengan memberikan insentif kepada setiap bayi yang lahir. Ahmadinejad mengatakan bahwa pemerintah Iran dapat menghidupi 150 juta orang.
(Dikutip dari : VivaNews.com | Minggu, 21 November 2010 | 16.45 WIB)
Analisa :
Masalah kependudukan memang bisa menjadi permasalahan bagi suatu negara. Jika di China, pemerintah gencar untuk membatasi jumlah penduduknya, Iran justru bertentangan. Sadar bahwa penduduk merupakan aset dan sumber daya yang penting bagi perkembangan masa depan negara ke depannya, maka Iran pun menolak program KB yang dilansir berasal dari negeri barat dan justru menyarankan agar warganya untuk tidak segan2 melakukan pernikahan dini serta memiliki keturunan sesegera mungkin guna mendongkrak populasi. Apalagi, dorongan tersebut diimbangi dengan pemberian insentif bagi setiap bayi yang lahir. Akan tetapi, apakah pemberian insentif tersebut diberikan hanya pada saat awal saja ataukah diberikan sampai pada usia tertentu? Hal itu masih belum jelas..
Di satu sisi ketika jumlah penduduk suatu negara sedikit, mereka justru sangat dihargai.. Mari ambil contoh negara Singapura.. Pemerintah Singapura sangat memperhatikan kesejahteraan warganya mulai dari fasilitas umum yang disediakan, kesehatan, pendidikan, dll. Tidak heran negara tsb bisa menjadi negara yang kaya meski luas wilayah dan jumlah penduduknya kecil. Di sisi lain, mari lihat negara kita Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang lebih besar serta sumber daya yang kaya, seharusnya Indonesia tidak kalah dari negara tetangga kita. Tapi nyatanya tetap saja kita masih kalah jauh. Selain itu, ketika bencana melanda, seperti bencana di Wasior beberapa pekan lalu, para warga yang terkena bencana seakan diterlantarkan. Bayangkan pemerintah butuh waktu 2 hari untuk memustuskan untuk mengirimkan bantuan. Dalam kurun waktu tsb mungkin saja akan menambah jumlah korban misalnya korban yang terjebak dalam reruntuhan. Apakah hal tsb dianggap bisa sedikit melonggarkan kepadatan populasi?
Nah, kembali ke Iran.. Dengan menghentikan program KB yang berlaku, tentunya ada dampak positif dan negatifnya. Menurut saya, dampak positifnya adalah seiring dengan peningkatan populasi pemerintah mengharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena warga dianggap sebagai aset negara. Dampak negatifnya adalah kemungkinan terjadinya seks bebas. Dan ketika seks bebas terjadi maka kemungkinan penderita HIV/AIDS pun meningkat. Jadi sebaiknya pemerintah Iran juga harus memperhatikan masalah ini. Harus ada kontrol agar wanita yang menghasilkan keturunan sudah berstatus menikah.
Postingan
4 komentar:
hmmm... masalah penduduk seperti ini memang momok bagi tiap negara. Bagi negara berkembang, pernikahan pada usia muda membuat laju pertumbuhan penduduk semakin tinggi. Tentu saja hal ini akan menimbulkan masalah-masalah baru lainnya. Bagi negara maju dengan penduduk yang lebih mengejar karir dibandingkan pernikahan dan berkeluarga juga merupakan masalah. Pertumbuhan penduduk yang rendah menyebabkan masalah-masalah lainnya pula. di sini kita harus pintar-pintar milih nih... hehe...
Jika Indonesia sibuk menekan jumlah penduduk, Iran justru menyuruh rakyatnya untuk bereproduksi dini. Ada baiknya juga yakni resiko kematian ibu bisa lebih kecil. Selain itu, rakyat Iran kan memang sedikit. Seperti kata Merry, pemerintah Iran harus bisa mengimbangi jumlah penduduknya nanti dengan lapangan pekerjaan.
Meningkatkan jumlah populasi di negara yang dilakukan oleh Iran.
Vi, dampak negatifnya terjadi seks bebas sepertinya saya cukup keberatan dengan pernyataan tersebut, dengan adanya pernikahan "dini" pada aturan yang dibuat oleh presidennya justru akan mengurangi seks bebas dimana setiap pasangan diharapkan dapat menikah dengan suatu ikatan/status dimana kedua belah pihak telah diberi izin bukan tanpa status.
Tapi saya setuju dengan analisa kamu, vi, dengan menyatakan bahwa insentif yang diberikan kepada anak-anak Iran belum jelas, bisa saja hanya diberikan insentif untuk biaya melahirkan sang ibu atau ditanggung sampai 2-5 tahun. Jika ditanggung sampai 2-5 tahun it's ok, tapi jika ditanggung hanya pada awal atau biaya persalinan maka akan memberikan beban bagi orang tua yang belum siap dalam segi finansial, hal ini dapat menyebabkan peningkatan kriminalitas di Iran karena orang tua tersebut ingin memenuhi kebutuhan anaknya.
@Ferry : Itu dia fer.. Terkadang ketika seseorang diberikan kebebasan justru malah disalahgunakan.. Dengan dibukanya 'pintu' alias memberikan kebebasan utk menikah di usia lebih dini, bisa saja para remaja itu melewati 'start' lebih dulu krn mereka pikir toh pemerintah juga pengen meningkatkan angka kelahiran.. Soal status yang sah itu nanti.. Ga masalah kalo pihak lelaki mau bertanggung jawab, tapi kalo ditinggalin gitu aja? Nah, peran pemerintah di sini tentu sangatlah penting untuk memperketat pengadaan status pernikahan ini..
Lalu masalah insentif itu juga sebaiknya dipublikasikan secara jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman.. Seperti katamu fer, bisa2 setelah insentif diberhentikan, masyarakat kalangan bawah yg ga mampu memenuhi kebutuhan anaknya pasti mencari segala cara untuk memenuhinya.. Tidak menutup kemungkinan mereka melakukan pencurian, bahkan seperti kasus di Indo ada ibu yang tega membubuh anaknya krn saking ga mampu buat memenuhi kebutuhan anaknya itu..
Posting Komentar